4 Mei 2014

Berhak

Bumi nusantara ini sedang ramai oleh sebuah peristiwa yang diadakan lima tahun sekali. Peristiwa yang diharapkan dapat menjadi titik tolak perubahan ke arah yg lebih baik. Proses demokrasi yang mengawali pergeseran kekuasaan bangsa, yang memulai harapan kita tumbuh sebagai bangsa yang besar untuk lima tahun ke depan.

Sebenarnya ini bukan soal kenapa ataupun siapa. Ini hanya tentang bagaimana: bagaimana kemajuan bangsa ini direfleksikan oleh beragam karakter yang menghargai hak pilihnya atau tidak. Ini juga tentang apa: apa mereka (yang akan mengatasnamakan rakyat) benar-benar membawa kepentingan rakyat sebagai sumber daya utama kemajuan bangsa. Atau mereka hanya menjunjung tinggi kebutuhan rakyat hanya saat kampanye. Namun ketika terpilih justru mati-matian berjuang memenuhi kepentingan pribadi dan partainya. Ini bisa dilihat dari jumlah rupiah yang harus dikeluarkan para calon legislatif untuk menggelembungkan pamornya di mata para pemilih. Logika sederhana yang berkaitan dengan teori ekonomi mempertanyakan konsekuensi logis dari fenomena itu. Bagaimana ketika sudah banyak modal yang dikeluarkan, maka harus ada pemasukan yang kiranya mampu menutupi beban pengeluaran.

Ada pula perilaku konvensional yang masih dijalani lewat intrik-intrik politik instan pendulangan suara. Dalam sebuah sesi obrolan ringan dengan seorang teman, saya mendapat informasi bagaimana perilaku jual-beli suara menjadi lumrah dalam suatu momen pergeseran kekuasaan. Teman obrolan saya yg kini berprofesi jadi office boy itu bercerita tentang pengalamannya melakukan transaksi hak pilih dengan KTP asli sebagai bukti awal jumlah suara yg akan ditukar dengan rupiah. Sepuluh KTP yang terkumpul akan dihargai Rp500.000, begitu pun kelipatan selanjutnya. Ini terjadi pada Pemilu 2009 lalu, tuturnya.

Rakyat menjadi satu-satunya orientasi objektif yang harus dirangkul, didekati, diiming-imingi dan dimanja. Bahkan ada satu partai yang tak ragu mengatasnamakan rakyat dalam nama partainya. Tapi rakyat yang mana dulu. Apa termasuk daftar rakyat yang dulu terbunuh dalam peristiwa berdarah Mei 1998? Apakah nama rakyat itu juga mewakili nama orang-orang yang hilang dalam peristiwa Trisakti 1998 yang lalu? Bagaimana kita bisa dengan mudah lupakan sejarah kelam kita menuju era demokrasi yang megah saat ini. Demokrasi menjadi satu kata yang egaliter terdengar dimana-mana, ketika sebelumnya terdengar hampa karena dijalankan oleh orde totaliter.

Demokrasi hadir sebagai harapan segar setelah dimulainya era reformasi. Kata demokrasi juga terselip dalam bermacam nama partai politik yang ikut kontes pemilihan umum di tahun ini. Satu kata ini diharapkan menjadi kesan positif tersendiri di era modern bangsa Indonesia. Namun demokrasi yang seperti apa yang sungguh bisa jadi nilai positif pertumbuhan bangsa? Apakah demokrasi yang tetap menjunjung feodalnya politik instan. Atau demokrasi normatif yang dihimpun hegemoni pembentukan persepsi publik lewat persuasi masif media mainstream. Demokrasi yang sebenarnya adalah sistem kepemimpinan yang murni berangkat dari kesadaran kita sebagai pemilih yang cerdas. Subjek-subjek (bukan objek) yang berhak menentukan dengan cermat masa depan bangsa lima tahun mendatang. Subjek-subjek yang tidak mudah diimingi imbalan ekonomi karena sadar hak pilihnya bisa meraih potensi kemakmuran yang jauh lebih besar.


24 Januari 2014

Polisi Cepek


Hari ini setiap orang pasti punya cerita. Meski hanya dalam mimpi. Mimpi yang bermacam-macam. Misalnya, pernah gak ketika baru bangun tidur kalian berjalan sempoyongan, lantas menyadari ternyata masih dalam mimpi. Biasanya itu terjadi setelah mimpi buruk. Dalam kondisi setengah sadar itu kita akan amat merasa bersyukur bila bisa terbangun. Kita akan merasa lebih baik dengan keluar dari kondisi tersebut. Meski kemudian kembali gelisah setelah mengetahui ternyata belum bisa bangan seutuhnya.

Nampaknya itu tak jauh berbeda dengan yang terjadi di dunia nyata kita hari ini. Setelah dikagetkan oleh nilai tukar mata uang kita yang terus menurun, pagi-pagi usai bangun tidur berita kenaikan harga Elpiji sudah mewarnai awal hari. Begitu sulit untuk bangun dari mimpi buruk bangsa ini yang (sayangnya) terus berkelanjutan. Itulah kira-kira potret Negara hari ini.

Mungkin ada juga yang bilang, “Masalah-masalah itu kan jadi besar karena diberitakan secara massal. Namun, apa lantas perilaku korupsi para penguasa tidak menjadi masalah ketika dibiarkan, karena didiamkan. Masalah-masalah tersebut muncul bukan karena media massa fokus terhadap fenomena keburukan semata. Bukan karena mereka tendensius terhadap pihak penguasa. Hal-hal itu memang harus muncul sebagai indikasi bahwa masih banyak yang perlu dibenahi bangsa ini.

Kalau kita mau lihat lebih dalam, banyak persoalan bangsa ini sebenarnya bermula dari satu hal. Kepemimpinan. Hari ini seakan-akan sulit sekali bila kita ingin melihat pejabat yang baik-baik, pemimpin bangsa yang berintegritas tinggi. Bukan berarti tidak ada. Mereka ada, namun keberadaannya sering kali dihiraukan oleh lingkungannya. Itu karena mereka anti mainstream. Fenomena ini hanya menjelaskan sebuah fakta: orang baik tidak muncul dalam lingkar kekuasaan karena mereka tidak dominan. Dan ini sudah lama jadi rahasia umum kita.

Pernah kan, di jalan kalian ketemu dengan stiker bergambar seorang bapak berambut putih dan bermuka ramah? Biasanya stiker itu ada di belakang truk atau angkutan niaga lainnya. Dalam stiker, bapak itu berujar: “Esih penak jamanku tho?Iya, enak sih. Apalagi buat para pejabat yang doyan nyemilin kas negara. Perilaku mereka menjadi kultur mainstream yang terpelihara dengan baik. Tapi gak sedikit juga yang setuju dengan kalimat di stiker itu. Pada umumnya mereka merasa Indonesia memang terlihat lebih tentram saat zaman itu. Ya iya, tentram. Kan kalau ada yang gaduh sedikit bisa langsung hilang.

“Di zaman itu juga gak ada korupsi.” Saya cuma bisa mesem-mesem kalau ada yang bilang begini. Mengutip kata-kata Mas Pandji: tolong bedakan ‘tidak ada korupsi’ dengan ‘korupsi tidak diberitakan’. Pada tahun ‘80-an saat itu, mana ada media massa yang berani lantang nyindir pemerintah. Boro-boro mau memberitakan pejabat Negara yang korup. Ada yang berani menyinggung sedikit saja, kantor redaksinya bisa terancam gulung tikar. Enak kan jadi penguasa di zaman itu? Terima bersih, istilahnya.

Tetapi, tenang kawan. Masa lalu tidak selalu buruk untuk kita jadikan spion untuk terus melaju ke depan. Tengoklah ketika Sutan Sjahrir dengan pidato dan argumennya mampu mematahkan semua serangan argumen dari diplomat perwakilan Belanda di depan Dewan Keamanan PBB. Kemunduran Van Kleffens dari perwakilan di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki, menandai konsekuensi kekalahan tersebut. Sjahrir pun muncul sebagai diplomat muda yang populer di mata wartawan internasional saat itu.

Ingatlah, ramainya berita korupsi hari ini bukan cuma membuka lembaran merah negeri. Fenomena ini menandakan suatu perubahan. Kelak, yang baik bukan lagi inferior. Posisinya akan kembali pada sifatnya yang universal. Ini adalah indikasi besar akan bangunnya satu bangsa besar di ZAMAN INI. Bangsa yang dulu para pemudanya pernah bersumpah: “bertumpah tanah satu, tanah air INDONESIA!

Apa untuk itu kita perlu berteriak lantang seperti dulu kala? Seperti Presiden Soekarno yang berpidato lantang di hadapan PBB. Seperti Bung Tomo yang setiap takbirnya menjadi api semangat bagi ratusan pemuda di Surabaya. Jawaban saya: tidak perlu. Hari ini dengan menghubungi sebuah stasiun televisi dalam satu acara jajak pendapat, suara kita sudah bisa didengar satu Indonesia. Demokrasi menjadi sesuatu yang tak asing di telinga. Masalahnya tinggal kita mau menjadikan demokrasi ini sebagai anugrah atau tidak. Kuncinya: partisipasi. Untuk menggambarkan hal ini saya punya satu cerita.

Tadi siang. Saya pulang kerja lewat jalan Ciater-BSD yang sedang direnovasi. Jalan itu dicor separuh-separuh. Saat itu adalah Sabtu siang. Waktu dimana volume kendaraan di Jabodetabek tiba-tiba meruak. Jalan yang makin berlumpur setelah diguyur hujan itu pun dipenuhi deretan mobil dan motor. Penyebabnya adalah penutupan separuh badan jalan yang sedang dalam tahap pengeringan. Setelah berhasil menyeruak sampai di simpul kemacetan, ada satu anak kecil yang kira-kira masih SD berteriak ke arah kami (kerumunan motor) sambil mengibaskan tangannya ke udara –menginstruksikan ratusan motor untuk minggir ke kiri (agar bisa dilewati kendaraan lain dari arah yang berlawanan).

Itu adalah hal biasa. Polisi Cepek menjamur di setiap persimpangan jalan. Anak kecil itu terus berteriak sambil jalan ke deretan motor di belakang saya. Setelah saya dengar lebih jelas lagi, suara anak kecil itu tak lazim. Dia bukan meneriakkan kata-kata yang bisa kita mengerti. Anak kecil itu gagu rupanya. “Hwaagh!.. ghwagh!” Suara seperti itu yang keluar dari mulutnya. Herannya kami (deretan motor yang menumpuk) bisa langsung menghormatinya. Satu persatu minggir mempersilakan mobil-mobil dari arah sebaliknya untuk lewat.

Setelah melewati simpul kemacetan itu saya bisa melaju lurus tanpa hambatan. Sambil melihat panjangnya antrian kemacetan di jalur dari arah sebaliknya. Antrian mobil itu mengular sampai sekitar 5 km. Lalu saya teringat lagi dengan anak kecil tadi. Semakin panjang saya lihat kemacetan di sisi kanan itu, makin merinding saya mengingat anak kecil tadi. Saya seperti ditegur oleh anak kecil itu. Seberapa besar pun keterbatasannya, dia tetap merasa kemacetan itu adalah bagian dari urusannya. Memilih untuk ikut bertanggung jawab.

Apa anak kecil itu mengharapkan uang receh dari tindakannya? Jelas. Apakah dia berperan dalam mengurai kemacetan sepanjang 5 km? Jelas!

See? How difficult he had to be. Bagaimana jadinya bila semua orang di sana hanya mau mengutuk kemacetan itu? Apa tidak ada orang dewasa lain di sana? Banyak. Para pengendara motor, pengguna mobil, termasuk bapak-bapak yang juga jadi ‘Pak Ogah’ di persimpangan itu. Dan di antara sekian banyak orang di sana, anak kecil itu bergerak lebih dulu.
Saya memang tidak tahu apa motif tindakan anak itu. Yang saya tahu anak seumuran itu semestinya masih memakai celana pendek merah. Tugas utamanya adalah lancar menghitung penjumlahan dan perkalian. Tetapi dia ada di sana. Memutuskan untuk berpartisipasi. Menjalankan peran orang-orang yang lebih mampu daripada dia, atau (mungkin juga) peran orang-orang yang biasanya digaji sama Dinas Perhubungan.

Nyatanya saya dan yang lain menikmati peran kami sebagai pengguna jalan. Meski jalan umum itu sedang dalam perbaikan. Sehingga kondisi itu menimbulkan konsekuensi yang lain. Dan itu menjadi konsekuensi kami (pengguna jalan) bersama. But we don’t think so. We are the main holder of the tax that we’ve paid. Saya (mungkin kita) lebih suka berada di luar masalah. Mangkannya kalimat yang lebih sering keluar, “Kan seharusnya ada pihak yang bertanggung-jawab!” Tetapi anak kecil itu berpikir sebaliknya. Dia memilih bertindak. Dan dia berhasil memutar keadaan. Kepadatan mobil di jalan raya Ciater itu mulai berjalan lancar.

Itu adalah ilustrasi sederhana bagaimana ketika dihadapkan pada suatu pilihan dalam situasi yang tidak diharapkan. Kembali ke potret bangsa kita hari ini sebagaimana yang muncul di bermacam berita. Kita seperti dihadapkan pada situasi yang tidak pernah kita harapkan. Ada anak-anak sekolah yang Ujian Nasionalnya harus dijaga polisi berseragam lengkap layaknya petugas bank yang ingin mengambil uang di mesin ATM. Korupsi yang menjadi keunggulan negeri ini di antara negara lain (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di urutan ke-114 dari 177 negara).

Tapi di sisi yang lain, tahukah kalian? Ada dua mahasiswa Indonesia yang menjadi juara dunia olimpiade robotik internasional. Fakta bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Banyaknya pembongkaran kasus korupsi adalah salah satu buktinya. Itu berarti mulai banyak warga yang melaporkan perilaku korup di sekelilingnya, dan mereka tidak takut. Mereka berpartisipasi menyelamatkan kita dari budaya curang yang terbukti telah banyak merobohkan bangsa-bangsa di dunia.

Seperti yang saya tulis di awal, partisipasi adalah kunci. Kunci yang akan membuka potensi negara kita menjadi negara yang besar. Dalam tahap yang lebih luas kita berperan penting untuk menentukan seperti apa masa depan bangsa. Pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung bisa menjadi titik tolaknya. Saya hanya ingin bilang, bangunkan kesadaran politik kita. Sadar untuk tidak mau terus-menerus jadi korban politisasi. Sadar sebagai orang Indonesia yang sepenuhnya merdeka. Dan bangun sebagai warga Indonesia yang seutuhnya berharga, yaitu dengan cara menolak siapapun yang mau menghargai kita dengan nominal uang. Mungkin masih banyak teman kita yang rela menjual diri –nasib mereka lima tahun ke depan dengan uang Rp50.000 (baca: gocap). Coba ingatkan mereka. Itu kan berarti satu tahun cuma ceban (Rp10.000). Ingatkan harga diri mereka, harga bangsa mereka yang berarti bangsa kita juga. Itu pun kalau mau. Kalau kita mau cepat bangun dari mimpi buruk yang sudah terlalu lama ini.

Kita akan selalu punya kekurangan. Tapi selalu mengingat apa kelebihan kita, itu jauh lebih penting. Sebagai penutup, saya kutip kalimat seorang comic dan rapper Indonesia:

Hanya ada dua jenis anak muda di dunia:
Mereka yang menuntut perubahan
Mereka yang menciptakan perubahan
Silakan pilih perjuanganmu.